Persyaratan

  • Mengisi formulir pendaftaran melalui daring ke alamat http://kemdikbud.go.id/
  • Melampirkan kelengkapan dokumen kelengkapan persyaratan permohonan

Izin Belajar Siswa WNA Baru

  • Surat keterangan tidak bekerja yang telah diberi materai Rp 6000 dan ditandatangani oleh siswa;
  • Surat Pernyataan jaminan pembiayaan yang telah diberi materai Rp 6.000 dan ditandatangani oleh orang tua/sponsor;
  • Surat Keterangan dari sekolah yang dituju di Indonesia;
  • Paspor siswa yang masih berlaku 18 bulan;
  • Raport terakhir;
  • Pasport orang tua/identitas sponsor.

Perpanjangan Izin Belajar Siswa WNA

  • Surat keterangan tidak bekerja yang telah diberi materai Rp 6000 dan ditandatangani oleh siswa;
  • Surat Pernyataan jaminan pembiayaan yang telah diberi materai Rp 6.000 dan ditandatangani oleh orang tua/sponsor;
  • Surat Keterangan dari sekolah yang dituju di Indonesia;
  • Paspor siswa;
  • Raport terakhir;
  • KTP/Pasport orang tua/sponsor;
  • KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas);
  • STM (Surat Tanda Melapor) dari Kepolisian.

Prosedur


  • Pemohon mengajukan permohonan izin/perpanjangan belajar siswa WNA melalui daring ke alamat http:// kemdikbud.go.id/;
  • Subbagian Kerja Sama dan Humas memverifikasi, memproses dokumen pemohon dan menyiapkan konsep surat rekomedasi izin belajar siswa WNA
  • Kasubbag Kerja Sama dan Humas menelaah dan menyetujui/memaraf konsep surat rekomendasi izin belajar siswa WNA
  • Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerja Sama menelaah dan menandatangani surat rekomendasi izin belajar siswa WNA
  • Subbagian Kerja Sama memproses dan menyerahkan Surat Rekomendasi Izin Belajar Siswa WNA ke Biro PKLN
  • Biro PKLN dan instansi terkait melakukan screening data pemohon;
  • Kepala Biro PKLN menelaah dan menandatangani konsep surat persetujuan izin belajar siswa WNA, kemudian menyerahkan ke ULT;
  • ULT menyerahkan surat persetujuan izin belajar siswa WNA ke pemohon;
  • Pemohon menerima surat persetujuan izin belajar siswa WNA

Jangka waktu penyelesaian

5 hari kerja


Biaya /tarif

Tidak dipungut biaya


Produk layanan

Surat Persetujuan Izin Belajar Siswa Warga Negara Asing


Pengelolan pengaduan

  • Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Ditjen Dikdasmen Komplek Kemdikbud Gd. E Lantai 5, Senayan Jakarta
  • Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan ke Bagian Hukum, Tatalaksana dan Kerja Sama ke:
  • Alamat : Gedung E, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

    Surel : kerjasama.dikdasmen@kemdikbud.go.id

    Telp : 021-5725612


Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Publik;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan;
  • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama;
  • Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 407 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas

  • Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
  • Komputer dengan akses internet
  • Jaringan internet
  • Ruang penyimpanan dokumen
  • Printer
  • Pesawat Telepon
  • Mesin Fax
  • Mesin fotokopi
  • Kotak saran
  • Televisi

Kompetensi Pelaksana

  • Memiliki ketrampilan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan perizinan belajar siswa asing;
  • Memahami peraturan perundang-undangan tentang izin belajar warga negara asing di Indonesia;
  • Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan izin belajar warga negara asing;
  • Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kemdikbud;
  • Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
  • Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi;
  • Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI);
  • Memahami bahasa Inggris;
  • Komunikatif dan sopan.

Pengawasan Internal

Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kerjasama


Jumlah pelaksana

5 (lima) orang


Jaminan pelayanan

  • Rekomendasi izin belajar siswa asing diberikan dengan transparan, cermat, dan dapat dipertanggung jawabkan
  • Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Surat Rekomendasi Izin Belajar Siswa Asing diberikan, dijamin keabsahannya, berupa stempel dan tanda tangan basah Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kerja Sama.


Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Persyaratan

  • Mengisi formulir permohonan secara daring melalui http://kemdikbud.go.id/;
  • Melampirkan dokumen persyaratan antara lain:
  • Penyaluran Siswa dari Sekolah asing di Luar Negeri ke Sekolah Indonesia di dalam negeri:

    1. Paspor dan Akte Lahir;
    2. Surat keterangan pindah dari sekolah asal atau sekolah sebelumnya;
    3. Surat keterangan dari Perwakilan RI setempat (KBRI); dan
    4. Transkrip Nilai/ Rapor kelas terakhir.

    Penyaluran Siswa dari sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) ke sekolah nasional Indonesia di dalam negeri:

    1. Surat keterangan pindah dari Kepala Sekolah asal; dan
    2. Transkrip Nilai/Rapor kelas terakhir.

Prosedur

  1. Pemohon mendaftar layanan penyaluran siswa melalui daring http://kemdikbud.go.id/;
  2. Subbagian Kerja Sama dan Humas memverifikasi dan memproses formulir pemohon dan kelengkapannya (Pemohon yang melakukan pendaftaran secara daring wajib datang untuk memverifikasi scan dokumen persyaratan yang dilampirkan secara daring dengan dokumen asli);
  3. Kepala Subbagian Kerja Sama dan Humas menyetujui/memaraf konsep surat rekomendasi penyaluran siswa;
  4. Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerja Sama menelaah dan menyetujui/memaraf konsep surat rekomendasi penyaluran siswa;
  5. Sekretaris Direktorat Jenderal Dikdasmen menandatangani surat rekomendasi penyaluran siswa, kemudian mengirimkan ke Pemohon atau melalui ULT;
  6. Pemohon menerima surat rekomendasi penyaluran siswa.
  7. ULT menerima dan menyerahkan surat rekomendasi penyaluran siswa;

Jangka waktu penyelesaian

  • 5 hari kerja

Biaya /tarif

  • Tidak dipungut biaya

Produk layanan

  • Surat rekomendasi penyaluran siswa luar negeri atau siswa dari sekolah SPK

Pengelolan pengaduan

  • Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Ditjen Dikdasmen Komplek Kemdikbud Gd. E Lantai 5, Senayan Jakarta
  • Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan ke Bagian Hukum, Tatalaksana dan Kerja Sama ke:
    Alamat : Gedung E, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
    Surel : kerjasama.dikdasmen@kemdikbud.go.id
    Telp : 021-5725612

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan satuan pendidikan kerjasama
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  8. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/RA/BA dan Sekolah/Madrasah
  9. Peraturan Direktur Jenderal Dikdasmen Nomor 407 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis kerja sama penyelanggaraan dan pengelolaan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia.

Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas

  1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu
  2. Komputer dan Printer
  3. Akses internet
  4. Ruang penyimpanan dokumen
  5. Pesawat Telepon
  6. Mesin fotocopy
  7. Water Dispenser
  8. Jam, Kalender
  9. Televisi
  10. Kotak Saran

Kompetensi Pelaksana

  1. Memahami peraturan perundang undangan tentang Penyaluran Siswa dari Sekolah asing di Luar Negeri ke Sekolah Indonesia di dalam negeri dan siswa SPK ke sekolah nasional;
  2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang Struktur Organisasi Kemdikbud;
  3. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI);
  4. Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang kerjasama antar lembaga;
  5. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi.
  6. Komunikatif dan sopan.

Pengawasan Internal

  • Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerja Sama

Jumlah pelaksana

  • 5 orang

Jaminan pelayanan

  • Pelayanan dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan, dan Surat rekomendasi penyaluran siswa diberikan dengan transparan, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

  • Surat rekomendasi penyaluran siswa yang diberikan dijamin keabsahannya, berupa stempel dan tanda tangan basah Sekretaris Ditjen Dikdasmen

Evaluasi kinerja pelaksana

  • Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Persyaratan Pelayanan

  • Mengisi formulir permohonan pelayanan secara daring;
  • Melampirkan dokumen persyaratan antara lain:
    1. Pasfoto pemohon ukuran 4x6;
    2. Pasport;
    3. Surat keterangan dari Perwakilan RI setempat dan/atau Perwakilan Negara Asing di Indonesia/surat keterangan dari sekolah asal;
    4. Ijazah/Diploma/Sertifikat (apabila penyelenggara pendidikan mengeluarkan ijazah);
    5. Transkrip Nilai;
    6. Struktur Program Kurikulum. Dokumen ini tidak diperlukan apabila penyelenggara pendidikan (sekolah asal) menyediakan dokumen ini di situs resminya;
    7. Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
    8. Raport Kelas 1,2 dan 3 (SMP/SMA/SMK) dan scan raport 3 tahun terakhir (SD).

Prosedur


  1. Pemohon mendaftar layanan penyetaraan ijazah melalui daring http://kemdikbud.go.id/;
  2. Subbagian Kerja Sama dan Humas memverifikasi dan memproses formulir pemohon dan kelengkapannya (Pemohon yang melakukan pendaftaran secara daring wajib datang untuk memverifikasi scan dokumen persyaratan yang dilampirkan secara daring dengan dokumen asli);
  3. Tim Penilai melakukan verifikasi formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapannya, memberikan penilaian dan persetujuan;
  4. Kepala Subbagian Kerja Sama dan Humas menyetujui dan menyiapkan konsep surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri;
  5. Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerja Sama menelaah dan menyetujui/memaraf konsep surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri;
  6. Sekretaris Direktorat Jenderal Dikdasmen menandatangani konsep surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri;
  7. ULT menerima dan menyerahkan surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri
  8. Pemohon menerima surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri
  9. Fotokopi paspor;
  10. Fotokopi surat keterangan dari Perwakilan RI setempat dan/atau Perwakilan Negara Asing di Indonesia/ Fotokopi surat keterangan dari sekolah asal;
  11. Fotokopi Ijazah/Diploma/Sertifikat. Untuk ijazah/ diploma/sertifikat yang menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris, agar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah;
  12. Fotokopi Transkrip Nilai. Untuk transkrip yang menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris, agar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah;
  13. Fotokopi Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir dan/atau Kartu Keluarga;
  14. Fotokopi rapor kelas 1, 2, dan, 3 jenjang SMA/SMK/sederajat. Untuk rapor yang menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris, agar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah.

Jangka waktu penyelesaian

5 hari kerja sejak dokumen lengkap


Biaya /tarif

Tidak dipungut biaya


Produk layanan

Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri


Pengelolan pengaduan

  1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
    Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
    Gedung E lantai 14
    Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

  2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
    Surat dikirimkan ke Alamat : Gedung E, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
    Telepon : 021- 5725612
    Faksimile : 021-5725612
    Surel : kerjasama.dikdasmen@gmail.com
    Laman : www.kemdikbud.go.id/layanan


Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas

  1. Ruang tamu ber-AC beserta meja, kursi tamu
  2. Komputer dan printer
  3. Akses internet
  4. Ruang penyimpanan dokumen
  5. Scanner
  6. Telepon
  7. Water Dispenser
  8. Jam dan Kalender
  9. Mesin fotokopi
  10. Televisi
  11. Kotak Saran

Kompetensi Pelaksana

  1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah
  2. Memiliki ketrampilan menggunakan Bahasa Inggris dan Teknologi Informasi
  3. Memiliki pengalaman kerja di bidang kerjasama
  4. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan keramahan

Pengawasan Internal

  1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
  2. Pengawasan oleh SPI

Jumlah pelaksana

  • 8 (delapan) orang

Jaminan Pelayanan

  1. Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri yang diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Pemohon dapat melihat perkembangan proses penyetaraan ijasah melalui laman

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

  1. Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri yang diberikan dijamin keabsahannya berupa stempel dan tanda tangan basah Sekretaris Ditjen Dikdasmen atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
  2. Tim Penilai telah mendapatkan penugasan dari pejabat yang berwenang.

Evaluasi kinerja pelaksana

  1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.